Buntut Dugaan PHK Sepihak, Dewan Agendakan Pemanggilan PT. BPR NTB

- Jurnalis

Kamis, 4 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Koimisi III DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri (Foto: SuaraNTB)

Ketua Koimisi III DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri (Foto: SuaraNTB)

Mataram – Polemik pemutusan hubungn kerja (PHK) sepihak oleh PT. BPR NTB (Perseroda), berbuntut panjang. Persoalan itu kini mendapat atensi dari DPRD NTB. Bahkan dewan segera memanggil PT. BPR NTB.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi III DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri kepada media ini. Dikatakannya, mengenai persoalan tersebut, akan menjadi perhatian dan prioritas.

 

“Insyaallah kami akan perhatikan dan prioritaskan agar tidak ada dirugikan dan terzolimi,” kata legislatif Fraksi Partai Demokrat itu, Selasa 2 April 2024.

 

Sebelumnya dewan juga sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. BPR NTB. Namun persoalan perselisihan antara mantan karyawan dan PT. BPR NTB ini belum muncul.

READ  Desa Denggen Timur Dapat Program Kotaku dari Kementerian PUPR

 

“Kemarin kami RDP akan tetapi belum ada info ini sehingga tidak ada pembahasan sama sekali,” ujarnya.

 

Mengenai hal itu, pihaknya mengatakan segera akan melakukan pemanggilan. Terkait jadawal pemanggilan itu, pihaknya memastikan akan dilakukan setelah Idul Fitri.

 

“Mulai besok pagi kami kunjungan kerja ke Jakarta dalam rangka LKPJ PJ. Gubernur yang sudah mulai dibahas DPRD. Dengan demikian bila pengaduan baru masuk maka akan kami bahas dan kaji bersama nanti sesudah masuk kerja kembali,” pungkasnya.

READ  Dituduh Melakukan Asusila, Ex Karyawan Ancam Pidanakan PT BPR NTB (Perseroda)

 

Diberitakan sebelumnya, PT BPR NTB (Perseroda) melakukan pemecatan secara sepihak kepada karyawannya inisial DS.

 

BPR beralasan, upaya itu dilakukan dengan alasan DS sudah melakukan pelanggaran berat, yakni melakukan perbuatan asusila pada saat perjalanan dinas.

 

Meski demikian, terkait pembuktian dugaan tersebut, sampai saat ini pihak PT BPR NTB belum dapat membuktikannya.

 

Kasus itupun kini sedang berproses di Pengadilan Negeri Mataram. Di mana DS menggugat PT BPR NTB di PHI.

Berita Terkait

Bawa Visi inklusifitas dan Kolaborasi, “DIGIE” Mantap Maju di Pemilu Mahasiswa IAIH Pancor 2024
Laporan Keberlanjutan PT. Selaparang Finansial 2023
Ratusan Pengendara Nakal di Jalan Bypas Ditindak
Dituduh Selingkuh dengan Istri Orang, Mantan Gubernur NTB Jadi Saksi di Persidangan
Akan Lakukan Aktivitas Bom Ikan, 9 Nelayan asal Jerowaru Diringkus
DPC PDI Perjuangan Lombok Timur  Buka Pendaftaran Calon Bupati/Wabup 2024
Putusan Efisien dan Bermartabat
Ketua Cabang PMII Lombok Timur Nilai IBAS Figur Alternatif Menjawab Ketimpangan Lotim
Berita ini 197 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:13 WIB

Bawa Visi inklusifitas dan Kolaborasi, “DIGIE” Mantap Maju di Pemilu Mahasiswa IAIH Pancor 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 17:53 WIB

Laporan Keberlanjutan PT. Selaparang Finansial 2023

Kamis, 25 April 2024 - 14:10 WIB

Ratusan Pengendara Nakal di Jalan Bypas Ditindak

Rabu, 24 April 2024 - 15:51 WIB

Dituduh Selingkuh dengan Istri Orang, Mantan Gubernur NTB Jadi Saksi di Persidangan

Rabu, 24 April 2024 - 15:26 WIB

Akan Lakukan Aktivitas Bom Ikan, 9 Nelayan asal Jerowaru Diringkus

Sabtu, 20 April 2024 - 08:27 WIB

Putusan Efisien dan Bermartabat

Jumat, 19 April 2024 - 22:51 WIB

Ketua Cabang PMII Lombok Timur Nilai IBAS Figur Alternatif Menjawab Ketimpangan Lotim

Kamis, 18 April 2024 - 17:28 WIB

RPJPD 2025-2045 Mencakup Masa Depan Lombok Timur Kedepan

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

Laporan Keberlanjutan PT. Selaparang Finansial 2023

Sabtu, 27 Apr 2024 - 17:53 WIB

BERITA UTAMA

Ratusan Pengendara Nakal di Jalan Bypas Ditindak

Kamis, 25 Apr 2024 - 14:10 WIB