LOMBOK TIMUR, Suara Selaparang– Menyadari kecilnya peluang dan merasa diambang nasib untuk lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Puluhan tenaga guru honorer Lombok Timur yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kategori Dua (FGHD) Kabupaten Lotim, gelar hearing dengan instansi terkait di Gedung DPRD Lotim.
Selaku Koordinator Umum FGHD, Ahmad Munir mengatakan, dengan jumlah guru honorer K2 yang mencapai 600 lebih, ia meminta pemerintah untuk menambah jumlah formasi agar para guru honorer K2 bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi PPPK.
“Tidak ada jalur khusus untuk K2 pada pelaksanaan PPPK saat ini, terlebih lagi jumlah kami K2 mencapai 600 lebih di Lotim. Itu pun ada yang tidak bisa ikut karena terkendala formasi ,” terang Ahmad Munir. Selasa, (25/5).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Salmun Rahman menerangkan, pihaknya terus memperjuangkan nasib para K2 itu, akan tetapi perlu disadari bahwa penerimaan PPPK maupun PNS tersebut ditentukan oleh pusat.
Pun pembukaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini terbuka untuk umum.
“Hanya saja dalam tes K2 ini bisa dapat bonus 10 poin dibanding dengan yang lain,” ucap Salmun.
Diakuinya, pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik itu dengan Kantor Registrasi (Kanreg) X Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar nasib para K2 ini bisa lebih diprioritaskan. Namun saat ini, pihak dari pusat tetap menekankan jalur tes melalui tekhnologi dalam pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut.
“Saat ini melalui teknologi, kalau kita tidak bisa teknologi, jangan terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri,” katanya
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd meminta kepada Pemkab Lotim harus serius memperjuangkan para K2 ini. Ketika lulus nantipun gajinya ditanggung oleh pusat.
Adapun untuk masalah formasi yang begitu minim tersebut sangat disayangkan. Kata dia, tentu semuanya diajukan, namun persoalannya ialah apakah datanya yang belum lengkap. Akibat data yang belum lengkap, sehingga tidak diajukan semuanya.
“Memang Kanreg sudah memberikan kesempatan selama tiga tahap, makanya datanya harus dioptimalkan sampai waktu yang sudah ditentukan,” katanya.
Dirinya akan komunikasikan hal tersebut dengan Bupati Lotim dan meminta K2 ini untuk melengkapi datanya.
“Kami coba komunikasi dengan bupati, terkait khusus eks K2 yang tidak lulus kemarin itu,” tandasnya
