Lombok Timur | suaraselaparang.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, melaunching dapur sehat untuk mengatasi setanting di kampung KB Dua Dara Desa Aikdewa Kecamatan Peringgasela Lotim. Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi masalah satu stunting di Lotim.
Sekda Lotim H. M. Juaini Taufik mengungkapakan, salah satu program yang menjadi prioritas dan telah tergambar di RPMJ tahun 2018-2023, ialah mengatasi masalah stunting di Lotim.
“Kalau dipelajari dari hasil riset kesehatan dasar, memang kami kaget dengan tingginya angka stunting yang berada jauh di atas angka Nasional,” terang Juaini dalam sambutannya. (25/11).
Kendari demikian, dari sebanyak 89 persen posyandu yang melaporkan kasus stunting di Lotim berapa pada angka 18 persen, sehingga ditargetkan pada tahun 2024 mendatang bisa mengejar target sebanyak 14 persen.
Kendati demikian, persolan setanting akan tetap menjadi persolan utama, sehingga dalam penaganan masalh stunting melibatkan banyak pihak mulai dari OPD hingga tingkat desa maupun dusun.
“Lotim memang fokus untuk penurunan angka stunting karena itulah yang menggambarkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kata dia, penyebab dari stunting tidak hanya dari satu sektor saja namun multi sektor, sehingga sangat dibutuhkan pendekatan multidisipliner Sehingga penanganan setanting di Lotim bisa berhasil.
‘Kalau dulu kita pokus pada ibu hamilnya, dan melahirkan sekarang kita semakin kehulu, kita pokus di remajanya calon pengantinnya,” terang Juaini.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikira Tono mengungkapakan, Angka prevalensi stunting di Indonesia sangat tinggi, namun berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) dalam kurun lima tahun terakhir Indonesia sudah mampu menurunkan angka setunting dari jumlah 37,2 persen pada tahun 2013, menjadi 30,8 persen di tahun 2018. Sehingga pemerintah dalam RPJM tahun 2020 telah menargetkan pada tahun 2024 mendatang angka setunting sudah turun menjadi 14% persen.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan hal yang mustahil,namun ketika ini menjadi komitmen kita bersama dan peran berbagai pihak, kita yakin kita dapat mencapai target itu,” katanya.
Berdasarkan data pada tahun 2019 lalu sejumlah 27,7% balita di Indonesiaasih mengalami stunting. Jika dilihat dari data yang ada kasus stunting di Indonesia mengalmi penurunan. Namun Kata dia, angka prevalensi stunting di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan menempati peringkat 108 dari 132 negara .
“Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di negara-negara Asean setelah Timor Leste dan Laos,” ungkapnya.
Kata dia, pada awal tahun 2022 ini, BKKBN mendapat mandat bersama-sama dengan Kementerian yang lain untuk berupaya melakukan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal tersebut dilakukan debagai bentuk komitmen presiden RI dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Selain itu, peresiden juga telah mengeluarkan Peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Ditegaskan kembali oleh bapak presiden dalam pidatonya tanggal 16 Agustus lalu dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan 10 kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi institusi,” imbuhnya.
Perhatian pemerintah terhadap masalah percepatan stunting menjadi percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas. Karena stanting merupakan ancaman terhadap kualitas SDM di Indonesia.
Selain itu kata dia, stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
“Menurut data risketdas pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa satu dari 3 anak Indonesia mengalami stunting,” tutupnya,.
