Sumbawa – FSPMI Provinsi NTB, gelar kegiatan dialog buruh dengan tema “Buruh dan Soko Guru Negara” bertempat di Aula Meeting Room Hotel Grand Sumbawa, Desa Pemanto Daeng, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa, Minggu (17/7/2022).
Dialog yang digelar oleh Dewan perwakilan wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI ) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Kadisnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P., Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Bidang Ketenagakerjaan, Fraksi Partai Golkar, Ahmadul Kusasi, S.H.
Ada juga, Ketua DPW FSPMI Provinsi NTB, Fauzan Mukkaram Bajuber, A.Md., UU Sekjen DPW FSPMI Provinsi NTB, Rusman Rabanni, S.H., yang merangkap Ketua Panitia, dan anggota FSPMI, Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh di Kabupaten Sumbawa.
Tidak hanya itu, peserta yang datang juga berasal dari berbagai latar belakang organisasi, termasuk mahasiswa dari berbagi perguruan tinggi di Sumbawa, salah satunya Universitas Sumbawa (Unsa) dan STIKES Griya Hudah Sumbawa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi ingin semua pihak terlibat dalam menyelesaikan masalah buruh.
“Permasalah pekerja di sumbawa sangat kompleks, tidak mungkin semua permasalah tersebut akan selesai kalau hanya DISNAKERTRANS saja yang berperan,” kata Dr. Budi.
“Tentunya semua elemen masyarakat dibutuhkan perannya, termasuk Serikat Buruh seperti DPW FSPMI ini,” tambahnya.
Sementara pihak DPRD Kabupaten Sumbawa juga tengah membahas peraturan tentang pekerja lokal, untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumbawa Ahmadul Kusasi, saat memaparkan materi dialog.
“Kita di DPRD lagi fokus membahas Peraturan Daerah tentang pekerja lokal agar para pekerja lokal dapat terakomodir dan haknya dapat dijamin oleh pemerintah daerah,” terang Ahmadul Kusasi.
Adapun kegiatan dialog tersebut dari pihak penyelenggara berharap, supaya jangan sampai ada lagi buruh yang lapar di lumbung padi.
Mengingat buruh merupakan soko guru negara atau pondasi dari perekonomian Negara.
“Karena buruh merupaka Soko guru negara, maka mereka harus benar-benar diperhatikan kesejahteraannya,” tegas Rusman selaku ketua pelaksana kegiatan.
“Belum lagi kita sudah mulai dihadapkan dengan riak-riak politik 2024, maka tentunya akan sangat berbahaya kalau kita semua terbawa arus politisasi,” tambahnya.
Dia khawatir, dengan peta demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi, membuat isu buruh terabaikan.
“Pentinya kita sama-sama menjaga Kondusifitas untuk keberlangsungan semua hal, termasuk isu-isu buruh sehingga dapat terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
