LOMBOK TIMUR, Selaparang.com – Dugaan penyelewengan dana desa di Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, kembali menyeruak. Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok gerakan pemuda perubahan Desa Sikur Barat secara resmi melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Negeri Selong, Rabu (22/01/2025).
Koordinator lapangan, Hairul Azmi, mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencakup sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, di antaranya Pertama, Ketidaktransparanan penggunaan dana BUMDes. Warga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif.
Kedua, Pengadaan ambulan desa, Ambulan desa yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan umum diduga telah dialihkan menjadi milik pribadi kepala desa. Meskipun ada informasi bahwa dana telah dikembalikan, ambulan pengganti belum juga tiba.
Ketiga, Pembangunan kolam renang, Warga mempertanyakan sumber anggaran, luas, dan model pengelolaan kolam renang desa. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
Begitua juga terdapat dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan pangan berupa beras. Warga menemukan adanya beras yang tidak sesuai dengan label Bulog serta adanya warga yang belum menerima bantuan tersebut.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Selong dapat menindaklanjuti laporan kami dengan serius dan mengusut tuntas dugaan korupsi ini,” tegas Hairul Azmi.
Menanggapi laporan tersebut, Kasi Intel Kejari Lombok Timur, I Made Bayu Pinarta, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari secara mendalam laporan yang disampaikan oleh warga.
“Kami akan mengundang kembali pelapor untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut, terutama terkait bukti-bukti yang mereka miliki,” ujar Bayu Pinarta.
Pihak kejaksaan juga akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa dan perangkat desa, untuk dimintai keterangan. “Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dari laporan ini,” tegasnya.
Dugaan korupsi dana desa ini tentunya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Desa Sikur Barat. Selain merugikan keuangan negara, tindakan korupsi juga dapat menghambat pembangunan desa dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Warga berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dan pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait laporan dugaan korupsi dana desa di Desa Sikur Barat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
