LOMBOK TIMUR, Suaraselaparang.com – Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) MPO cabang Lombok Timur meminta Pemerintah Daerah mengkaji ulang keberadaan tempat hiburan malam di Labuhan Haji.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat stigma masyarakat akan Lotim sebagai kota santri dijadikan landasan utama.
Demikian dikeluhkan ketua HMI MPO Cabang Lotim Wawan Jaya Saputra, Sabtu ( 15/03/2025 ).
“Lombok timur di kenal menjadi kota santri dengan 100 lebih pondok pesantern yang ada, jangan sampai keberadan hiburan malam melunturkan stigma masyarakat akan kota santri yang dilabeli kepada Lombok Timur,”jelasnya.
Pendaptan daerah lanjut Wawan, dari hiburan malam juga tidak terlalu besar, sehingga layak dipertimbangkan kembali agar tidak meresahkan masyarakat, terlebih pada bulan Ramadhan seperti ini.
“Kontribusi PAD tidak terlalu besar, mestinya dipertimbangkan demi kepentingan yang lebih besar, apalagi ini bulan puasa,”ujarnya.
Tak hanya itu, keberadaan POLPP yang di tugaskan untuk mengawasi lapak hiburan di labuhan haji tidak bisa diharapkan setiap waktu, artinya bukan solusi yang permanen.
“Keberadaan Pol pp untuk mengawasi bukan menjadi solusi secara permanen untuk pencegahan,”bebernya.
Untuk itu, Aktivis pergerakan Lotim itu meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas hiburan terhadap lingkungan serta berpotensi mendegradasi moral masyarakat Lombok Timur.
“Kami tegaskan kembali Pemerintah daerah untuk mengkaji ulang keberadaan tempat hiburan, selain berdampak pada lingkungan juga berpotensi mendegradasi moral masyarakat Lombok timur,”tegasnya.
Lebih jauh Wawan juga membeberkan temuannya selama mengawasi kegiatan di tempat tersebut berupa temuan alat kontrasepsi ( Kondom red ) yang tak jauh dari lapak UMKM.
“Parahnya temuan kami di lapak UMKM terdapat kondom, untuk itu kami berharap label Lombok timur sebagai pemasok santeri terbesar di NTB di linearkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk tidak membiarkan tempat hiburan malam menjamur,”pungkasnya
