Lombok Timur, suaraselaparang.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rapat Paripurna X masa sidang II rapat ke-2 DPRD Lombok Timur. Selasa (7/4/2026).
Rapat dalam rangka Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur.
Atas persetujuan tersebut bupati Lombok Timur H,Hairul warisin dalam pidatonya menyampaikan terimkasih atas penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta ketua dan seluruh anggota pansus LKPJ yang telah membahas dan menyampikan masukan maupun saran berharga untuk kinerja pemerintah daerah.
Ia percaya rekomendasi, saran, dan masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelanggaraan pemeritah daerah ke depan.
DPRD dalam laporan gabungan komisi yang disampaikan, Saiful bahri memberikan 14 pion rekomendasi terhadap LKPJ bupati T.A 2025.
Rekomendasi tetsebut mencakup berbagai aspek, Mulai dari pendapatan daerah hingga persoalan tenaga kerja. DPRD meminta bupati mempertahankan kinerja OPD dan pengelola PAD, Termasuk upaya ekstentifikasi sumber-sumber potensi PAD.
Tak lupa diingatkan pula agar bupati lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait dana transfer.
Direkomedasikan pula agar pemda pemengambil langkah repormasi admistrasi perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan.
DPRD juga berharap agar tahun 2026 ini pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat segera di realisasikan. Dengan begitu hasil-hasil pembagunan dapat segera dinikmati masyarakat.
Selain itu, DPRD merekomendasikan juga agar pertumbuhan ekonomi difokuskan pada upaya peningkatan sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi semata tetapi dapat pula dirumuskan kebijakan yang mengarah pada upaya stabilitas harga komunitas pertanian dan nilai tambah bagi petani.
Pupuk masih menjadi sorotan, Dimana pemda masih diharapakn melakukan langkah-langkah adaptif dan antisipatif menggadai perubahan kebijakan pemerintah pusat agar pupuk bersubsidi tersebut dapat dinikmati oleh petani. Disamping menjaga konsistensi produksi dan ketahanan pangan daerah.
Bupati harul warisin berkomitmen untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut tentunya dengan tetap dipantau dan diawasi oleh masyarakat maupun DPRD.
