LOMBOK TIMUR, Suara Selaparang– Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Mohammad Juaini Taofik bersama Inspektur Kabupaten Lombok Timur Slamet Alimin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021. Kegiatan berlangsung Kamis (27/5) melalui Video Confrence.
Rakornas dengan tema “Kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi” tersebut dibuka Presiden RI Joko Widodo.
Dalam kata pembukaannya Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada BPKP dan APIP bahwa masyarakat menunggu hasil dan manfaat dari dana rupiah yang digunakan pemerintah. Karena itu diperlukan pengawasan yang menjamin tidak ada dana yang disalahgunakan, dikorupsi, diselewengkan.
Jokowi menyebut Pemerintah telah menyiapkan dana untuk pemulihan ekonomi. Dibutuhkan kecepatan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dalam penggunaannya.
Presiden menyoroti masih rendahnya realisasi belanja Pemerintah pada kwartal I, mulai dari serapan PEN, hingga pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat Kementerian/ Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.
BPKP diminta melihat penyebab hal tersebut sekaligus mencari solusi agar realisasi dapat lebih cepat. Terlebih Pemerintah menargetkan perutmbuhan ekonomi pada kwartal ke-dua mencapai tujuh persen.
Kualitas perencanaan, menurut Jokowi masih perlu ditingkatkan. Ia melihat masih ada program yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Tidak itu saja, sinkronisasi juga dibutuhkan untuk data. Karena itu BPKP harus mengawal basis data antar program.
Sementara itu kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota, Jokowi berpesan agar rekomendasi yang diberikan BPKP ditindaklanjuti sehingga tidak ada kesalahan berulang.
