LOMBOK TIMUR, Suara Selaparang– Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menyerukan supaya Bulog mengambil kendali untuk menjadi supplier, pada program Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau yang lebih tenar dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bupati dengan tegas meminta, nantinya supaya Bulog mampu menjalin kerjasama dengan agen. Kemudian kerjasama itu akan difasilitasi oleh Bank BRI dan Dinas Sosial Lotim, yang akan bertugas sebagai pengawas bagi para agen tersebut.
“Nantinya Bulog akan menjalin Perjanjian Kerjasama (PKs) atau MoU dengan agen. Bulog boleh sebagai supplier, bukan hanya supplier-supplier yang ada sekarang ini,” tegas Bupati Sukiman ketika ditemui selesai acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. Agro Selaparang, pada senin kemarin. (1/6/21)
Menurutnya, selama ini beras yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh supplier melalui agen tidak sesuai dengan kualitas standar yang diinginkan oleh pemerintah. Bahkan, beras tersebut kebanyakan diambil dari luar Lotim.
Parahnya, ternyata KPM menerima harga yang tergolong cukup tinggi dari agen dibandingkan dengan harga pasaran.
“Beras itu dibeli dengan harga 8 ribu, dijual kepada KPM itu 10 sampai dengan 11 ribu. Jadi 10 kilo itu para agen dan supplier sudah mendapatkan keuntungan sekian puluh ribu dari seorang KPM,” beber Bupati.
Dengan adanya temuan yang demikian, kata Bupati itu merupakan pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh supplier ataupun agen. Karena apa yang diberikan kepada KPM seharusnya mempunyai standarisasi yang jelas, supaya tidak terkesan merugikan KPM.
“Sejak dulu saya mengatakan berasnya harus premium, bukan medium. Beras premium itu harganya 10 ribu sampai 11 ribu perkilonya,” tandasnya.
Sukiman kembali menegaskan, bahwa siapapun boleh menjadi supplier baik itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun Bulog. Hal itu Ia sebutkan agar terpenuhinya syarat standarisasi beras yang diterima oleh KPM.
Salah satu alasan kuatnya, karena stock beras yang ada di Bulog selama ini tidak pernah habis. Dan itu sudah Ia jamin kalau standar beras yang dikeluarkan oleh Bulog pastinya premium.
“Walaupun 100 ton kebutuhan BPNT ini, Dia (Bulog – red) pasti akan sanggup melayani. Jadi tidak perlu lagi supplier kecil ini mencari beras ke penggilingan atau hingga ke luar kabupaten, karena Bulog sudah siap menyetok barangnya,” papar Bupati.
Ketika Bulog akan terjun nantinya menjadi supplier, menurut Bupati tidak akan mematikan supplier yang sudah ada. Pasalnya, supplier juga bisa membangun sinergitas dengan Bulog agar beras yang diberikan ke KPM sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah.
