Lombok Timur, SUARASELAPARANG.com – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (LMND NTB) mendukung Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pantai selatan Lombok Timur (Lotim). Hal itu di sampaikan oleh Rohman Rofiki selaku Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB. Kamis (01/06)
Ia menyampaikan dengan mengacu pada pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi ” Tanah, Bumi, Air Dan apapun yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di peruntukan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia” ia mendukung pembangunan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) pantai selatan.
” Dengan mengacu pasal 33 UUD 1945 kami mendorong itu” ucapnya
Berbicara air, kata Rofiki adalah berbicara sumber hidup, terlebih daerah selatan memang kesulitan air. dan untuk mengatasi itu adalah dibutuhkan kolaborasi multi sektor. Terlebih kondisi hari ini keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan hak dasar atas air itu begitu aktif. ” Ini harus di sambut” dukungnya
Alasan dirinya mendukung juga karena ini bukan dipegang oleh investor atau Swasta tetapi pemerintah langsung. Karena yang perlu dikhawatirkan adalah jika ini di privatisasi penguasaan sumber daya air, terutama penyediaan air bersih diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PP tersebut membuka ruang selebar-lebarnya penguasaan swasta dalam sistem penyediaan air minum. Disebutkan, keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.
“Nah, ketika berada di tangan swasta apakah ada jaminan akses rakyat, terutama yang miskin, terhadap air bersih akan lebih baik? Website http://digilib.ampl.or.id memberikan contoh beberapa hasil yang dicapai oleh privatisasi sumber daya air yang disponsori Bank Dunia dan IMF: Kalau ini kan tidak” pungkasnya
Selain itu, ia juga menduga gejolak penolakan dan keributan ditengah-tengah masyarakat diakibatkan oleh tidak becusnya Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB selaku Pekerja teknis di lapangan.
” Kami mendapat informasi, 25 paket untuk sosialisasi harus di lakukan baru proyek tersebut dikerjakan,” jabarnya
Tetapi fakta kondisi dilapangan, Rofiki Menyebutkan pihak-pihak terkait turun sosialisasi termasuk BWS NTB ketika sudah terjadi keributan. Menurutnya jika jauh-jauh hari digencarkan sosialisasi tersebut itu akan meminimalisir gejolak ditengah-tengah masyarakat
Berangkat dari itu, ia berharap agar BWS NTB dan pihak-pihak terkait di evaluasi dalam proyek SPAM ini.
” kami berharap BWS NTB, BPPW NTB dan seluruh yang terlibat di evaluasi,” tutupnya
