Selong, suaraselaparang.com – Mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik mewakili Bupati melantik dan mengambil sumpah jabatan Widayat, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (25/7) di Pendopo Bupati.
Widayat terpilih dari 11 orang yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama beberapa waktu lalu.
Selain Widayat pada kesempatan tersebut juga di lantik sejumlah nama yang mengisi posisi administrator, pengawas, dan kepala UPTD Puskesmas lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur.
Sekda, kepada seluruh pejabat yang di lantik, mengingatkan tugas dan tanggung jawab yang menunggu pasca prosesi pelantikan yang singkat.
Perubahan lingkungan kerja di harapnya mendorong penyegaran dan munculnya inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan hanya beberapa menit tetapi lingkungan kerja berubah, tanggung jawab juga berubah,” jelasnya.
Di tegaskannya bahwa setiap ASN harus dapat menerima di tempatkan di wilayah mana saja.
Apalagi menurutnya tidak ada wilayah yang ekstrim di Lombok Timur sebab akses terhadap berbagai fasilitas relatif memadai.
Ia juga menggarisbawahi peran kepala UPTD Puskesmas.
Di Lombok Timur dengan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) yang mencapai 90% tantangan pelayanan kesehatan akan semakin berkembang sesuai tuntutan masyarakat.
Karena itu di tuntut adanya perubahan dan inovasi seiring peningkatan harapan publik.
“Dengan UHC lebih dari 90% akan sangat sibuk, harus banyak variasi dan inovasi,” harapnya.
Pelantikan Jelang Akhir Masa Jabatan Bupati
Sekda juga menjelaskan terkait pelantikan yang masih di lakukan tiga bulan jelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Ia menyebut Undang-Undang nomer 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pada pasal 71 memang tidak memperbolehkan penggantian pejabat.
Akan tetapi dengan adanya Pilkada serentak maka merujuk masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
Maka seluruh kewenangan masih dapat di laksanakan.
Karena itu pula ia mengingatkan kepada seluruh yang di lantik khususnya, dan ASN umumnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
Sebab kepala daerah masih memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajarannya.
“Niatkan bekerja dengan baik,” tutupnya.
Ikuti kami di Google News
