LOMBOK TIMUR, Suaraselaparang.com – Program bantuan sembako untuk masyarakat yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) untuk menekan laju inflasi daerah bakal segera terealisasi.
Namun rupanya tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama. Sebagian orang menganggap program tersebut tidak memiliki urgensi terhadap penurunan angka kemiskinan, tetapi hanya untuk mengakomodir keinginan Bupati – Wakil Bupati terpilih, saat yang sama dukungan terhadap program pro rakyat itu juga tidak kalah besarnya.
Salah satu dukungan datang dari anggota Komisi II DPRD Lombok Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Ubaidillah. Ia menilai, program tersebut sangat tepat di waktu yang juga tepat dimana masyarakat akan melaksanakan ibadah puasa.
“Program ini sangat bagus dan tepat. Apalagi masyarakat akan melaksanakan puasa dimana kebutuhan meningkat,” kata Ubaidullah, Jum’at (28/2/2025).
Dukungan DPRD Lombok Timur terhadap program tersebut bukan sekadar isapan jempol belaka. Buktinya, mereka (anggota dewan-red) merelakan dana pokirnya dikurangi demi mendukung program tersebut.
Dia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi program yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Program itu, hemat dia, tidak akan mengganggu postur anggaran program yang lain.
Dia menjelaskan, program tersebut tidak ada korelasinya dengan efisiensi anggaran. Sebab, efisiensi hanya menyasar anggaran makan minum, biaya rapat, dan perjalanan dinas.
“Yang kena efisiensi kan biaya makan minum, rapat-rapat, dan perjalanan dinas. Kalo program untuk masyarakat, ya harus tetap jalan. Dan ndak ada alasan untuk membatasi itu,” tekannya.
Terkait adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan program tersebut, Ubaidillah memiliki pendapat bijak. Menurutnya, perbedaan itu hal lumrah dan harus tetap dihargai.
Meskipun begitu semua pihak harus memahami secara utuh bahwa program tersebut bukanlah bantuan sosial, tetapi lebih tepatnya bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak inflasi sehingga program ini ditangani oleh Dinas Perdagangan, bukan Dinas Sosial.
“Perlu diingat sembako ini bukan bantuan sosial, namun ini adalah penanggulangan dampak inflasi. Itulah sebabnya Dinas Perdagangan yang menangani, bukan Dinas Sosial,”pungkasnya.
