Lombok Timur, suaraselaparang.com – Pemilihan umum (Pemilu) serentak Presiden dan calon Legislatif pada Februari tahun 2024 mendatang sudah mulai menjadi perbincangan hangat, bahkan para bakal calon sudah mulai keliling ke masyarakat untuk sosialisasi.
Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Bendera Partai, Baliho dan stiker calon, sudah mulai terpasang dan menghiasi jalan dan rumah warga.
Kepala dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim), Salmun Rahman menghimbau kepada seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD untuk senantiasa mengajak masyarakat menjaga situasi wilayah tetap aman, tertib dan kondusif.
“Saya minta untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk sama-sama mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah masing-masing,” ucap Salmun.
Selain itu, Salmun juga meminta kepada Kades, Perangkat Desa, BPD untuk membantu kelancaran pemilu dan bersikap netral di tengah-tengah para kontestan politik. Dengan tidak terlibat dan melibatkan diri untuk menjadi tim sukses untuk partai politik ataupun calon tertentu.
“Selanjutnya para Kades, Perangkat Desa, dan BPD, membantu KPU untuk mensukseskan pemilu serentak dan menjaga netralitas,” ungkap Kadis PMD.
“Terakhir, dalam hal mencegah dan mengambil tindakan terhadap adanya gangguan keamanan dan trantibum di wilayah. Agar selalu menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan. Baik yang ada di Desa setempat, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi,” tutup Salmun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Desa Kotaraja, L. Isnaini mengungkapkan kurang tegasnya Pemerintah Daerah pada sanksi.
Sehingga banyak oknum Kepala Desa ataupun Perangkat desa yang menjadi timses pada partai atau calon tertentu.
“Ketegasan Pemerintah dan sanksi lepada oknum Kepala Desa, Perangkat Desa, ataupun BPD ‘NOL Besar’. Sehingga banyak yang ikut menjadi timses partai ataupun calon tertentu,” singkat Ketua BPD. (R.O)
Ikuti kami di Google News
