Inspektorat NTB Audit Ratusan Paket Proyek Pokir DPRD Di Dinas Pertanian Karena Belum Tuntas Hingga Akhir 2025

- Jurnalis

Sabtu, 17 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Selong – Lombok Timur, Suaraselaparang.com Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Telah melakukan audit terhadap ratusan paket proyek yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPDR yang belum selsai di dinas pertanian dan ketahanan pangan di tahun 2025.

Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman mengatakan bahwa audit telah menyusuri sejumlah proyek pembangunan irigasi dan jalan tani yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Ia juga menyebutkan jumlah proyek yang diperiksa mencapai lebih dari 200 paket dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 miliar. 

Mayoritas tersebut berasal dari dana pokir DPRD tahun anggaran 2025 lalu.

Baca Juga :  Eco Shell Marathon 2022, Wahana Ilmu Pengetahuan

Menurut Budi, dari ratusan paket proyek tersebut terdapat pekerjaan yang secara fisik telah selesai namun belum dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST). 

sementara itu,sebagian belum selesai dan belum di-BAST,Kondisi tersebut menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat NTB.

Selanjutnya, Tim audit telah diterjunkan ke lapangan sejak awal pekan ini dan melakukan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Tim sudah turun sejak Senin dan tersebar di 10 kabupaten,” ucap budi pada  (15/1/2026).

Budi menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya proyek yang sama sekali belum dikerjakan, sehingga belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

Baca Juga :  HBK Sarankan NTB Mulai Perbanyak Food Estate, Cara Terbaik Membangun Ketahanan dan Kemandirian Pangan

“Kalau laporan itu belum saya terima, jadi saya tidak berani menyampaikan pernyataan,” tandasnya kembali.

Ia mengatakan pihak auditnya mengalami  kendala cuaca, Sehingga belum memberikan laporan, Dan tim diminta tetap bekerja karna keterbatasan waktu pemeriksaan. 

Meski data awal dari audit sudah dilaporkan, Inspektorat NTB belum menarik kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai dan difinalisasi.

“Data sudah masuk tapi sampe saat ini belum pinal maka kita tunggu hasil audit lainnya”,Tegas budi kembali.

Terkait kemungkinan sanksi atas keterlambatan proyek, Budi menyatakan hal tersebut baru dapat ditentukan setelah hasil audit dianalisis secara menyeluruh.

Penulis : Frianka dwi utami

Editor : Frianka dwi utami

Berita Terkait

High Level Meeting TP22DD, Bupati Tekankan Penguatan Regulasi Dan Perluasan Kanak Digital Hingga Desa
Lantik 143 Kepala Sekolah, Bupati Lombok Timur Ingatkan Pentingnya Manajemen Bersih Dan Amananh
Kebakaran Tempat Fitnes di Pancor Jorong, Damkarmat Lotim Bergerak Cepat Padamkan Api
Wabup Ajak Pesantren Jadi Garda Terdepan Pencegahan Perkawinan Anak Dan Stunting
Bupati Lombok Timur Dorong SPBN Di KNMP Ekas Buana, Mentri KKP Siap Realisasikan
Kabupaten Lombok Timur Perkuat Akses Keuangan, Bupati Hairul Warisin Dorong UMKM Mandiri Dan Bebas Rentenir
Wabup Lotim Pastikan Program Pro Rakyat Tetap Jalan Di Tengah Penyesuaian Anggaran
Kasat Reskrim Polres Lotim Benarkan Laporan Dugaan Penipuan SPPG MBG, Kasus Masih Diproses
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:38 WIB

High Level Meeting TP22DD, Bupati Tekankan Penguatan Regulasi Dan Perluasan Kanak Digital Hingga Desa

Senin, 2 Maret 2026 - 19:04 WIB

Lantik 143 Kepala Sekolah, Bupati Lombok Timur Ingatkan Pentingnya Manajemen Bersih Dan Amananh

Minggu, 1 Maret 2026 - 19:14 WIB

Kebakaran Tempat Fitnes di Pancor Jorong, Damkarmat Lotim Bergerak Cepat Padamkan Api

Minggu, 1 Maret 2026 - 10:34 WIB

Wabup Ajak Pesantren Jadi Garda Terdepan Pencegahan Perkawinan Anak Dan Stunting

Sabtu, 28 Februari 2026 - 00:06 WIB

Bupati Lombok Timur Dorong SPBN Di KNMP Ekas Buana, Mentri KKP Siap Realisasikan

Berita Terbaru