Lombok Timur, suaraselaparang.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada senin (8/12/25).
Kegiatan tereebut digelar di ruang rapat utama 1 Dan dihadiri oleh Ketua Tim KPK RI, perwakilan Provinsi NTB, dian patria, Ketua DPRD M yusri amd kep,
Bupati Lombok Timur, Drs.H Hairul warisin,M,S,I, Dandim 1615/Lombok Timur, Letkol Inf Eky Anderson,
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Timur, Mualani,
Kaban Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, Kasi Pisus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadarma, SH, MH, Sekretaris Pengadilan Agama Lombok Timur, Agus Hadi, Dan Seluruh Kepala OPD Lombok Timur sejumlah 40 orang.
Rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi dimulai sekirat pukul 09: 00 WITA, Hingga selsai pada pukul 11:50 WITA, Dan acara di buka dengan memyangikan lagu indonesia raya , dan do’a bersama dipimpin oleh Adnan, S. Sos, MM.
Dalam sambutan nya bupati Lombok Timur H.Hairul warisin mengatakan bahwa” Program MCP yang dikembangkan KPK dan Mendagri ( kementiran dalam negri )setelah melihat hasil kerja kita semua Lombok Timur masih berada di urutan ke empat. Artinya, kalau dilihat dari predikat ini, disebabkan perencanaan yang tidak mantap dan bagus, Kedepan itu akan di evaluasi, percepat kegiatan KUA PPAS, sehingga menghasilkan perencanaan matang. Jangan sampai perencanaan bagus tapi pelaksanaan tidak karuan, Lotim wilayahnya paling luas dan SDA paling bagus. Tapi PAD Kita kecil. Memang kalau kembali perencanaan awal 527 miliar. Sebenarnya kita sudah 100 persen, tapi di perubahan itu target PAD di naikkan,” Jelasnya.
Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua tim KPK.RI.perwakilan profinsi NTB ( bapak dian patria ) menegaskan bahwa” Rencana siklus anggaran yang di tetapkan seperti badan anggaran, sistem penggunaanya semua itu sudah tertera dalam rencana anggaran, Adanya pengurangan anggaran sekitar Rp. 400 Milyar untuk wilayah Lombok Timur. Hilangkan rasa ego masing masing Mari kita berbicara program. Biasa terjadinya korupsi ada pada pengadaan barang terkait APBD yang merupakan sumber dari korupsi. semoga di wilayah Lombok Timur tidak ditemukan barang tersebut karena barang tersebut di luar UMR daerah. Kami siap membantu pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan kegiatan program kerja menuju Lombok Timur SMART,” jelasnya.
Dengan berlansungnya rapat kordinasi tersebut, diharapkan seluruh pemaku kepentingan dapat memperkuat komitmen bersama.
Dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih teranafaran, akuntabel, dan terintegrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. ( Frianka D )
